 |
| Permendikbud No 13 [Tahun] 2017 (Tentang) Pedoman FORMASI Jabatan Fungsional PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN |
Peraturan MENTERI Pendidikan & KEBUDAYAAN Republik Indonesia (PERMENDIKBUD) NOMOR 13 [Tahun] 2017 (Tentang) Pedoman FORMASI Jabatan Fungsional PENGEMBANG TEKNOLOGI Pembelajaran
Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/2/M.PAN/3/2009 tentang Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran, Kementerian Pendidikan & Kebudayaan sebagai instansi Pembina bertugas untuk menyusun PedomanFormasi Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran menerbitkan Permendikbud Nomor 13 [Tahun] 2017 tentang PedomanFormasi Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran.
Pasal 1 Permendikbud Nomor 13 [Tahun] 2017 tentang PedomanFormasi Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran dikemukankan beberapa istilah terkait, antara lain:
1. Formasi Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran adalah jumlah & jenjang jabatan fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
2. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi & tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian & keterampilan tertentu.
3. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara (ASN) secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah.
4. Pengembang Teknologi Pembelajaran, yang selanjutnya disingkat PTP adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab & wewenang untuk melakukan kegiatan pengembangan teknologi pembelajaran yang diduduki oleh PNS dengan hak & kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
5. Pengembangan Teknologi Pembelajaran adalah suatu proses analisis, pengkajian, perancangan, produksi, penerapan, & evalusi sistem/model teknologi pembelajaran.
6. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh PTP dalam rangka pembinaan karier kepangkatan & jabatannya.
7. Jam Kerja Efektif adalah jam kerja yang secara objektif digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan dari unsur utama.
8. Beban Kerja adalah sejumlah target pekerjaan atau target hasil yang harus dicapai dalam satu satuan waktu tertentu.
9. Menteri adalah Menteri Pendidikan & Kebudayaan.
10. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah Menteri.
11. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi adalah Gubernur.
12. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kapupaten/Kota adalah Bupati/Walikota.
13.Instansi Pembina Jabatan Fungsional PTP adalah Kementerian Pendidikan & Kebudayaan.
Pasal 2 Permendikbud Nomor 13 [Tahun] 2017 tentang PedomanFormasi Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran dinyatakan bahwa PedomanFormasi Jabatan Fungsional PTP merupakan Pedomanbagi Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi, & Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota dalam menyusun formasi Jabatan Fungsional PTP di satuan organisasi masing-masing.
Pasal 3 Permendikbud Nomor 13 [Tahun] 2017 tentang PedomanFormasi Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran dinyatakan bahwa PedomanFormasi Jabatan Fungsional PTP tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 4
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
a. kegiatan penyusunan Formasi Jabatan Fungsional PTP wajib mengikuti segala ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri ini; dan
a. kegiatan penyusunan Formasi Jabatan Fungsional PTP wajib mengikuti segala ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri ini; dan
b. satuan organisasi pemerintah yang memiliki fungsi sebagaimana dimaksud pada Lampiran II.B Peraturan Menteri ini agar segera menghitung & mengusulkan kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional PTP guna pelaksanaan fungsi organisasi secara optimal.
Pasal 5 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 2017
MENTERI Pendidikan & KEBUDAYAAN
REPUBLIK Indonesia,
ttd
MUHADJIR EFFENDY
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 April 2017
DIREKTUR JENDERAL
Peraturan PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM & HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK Indonesia,
Ttd
WIDODO EKATJAHJANA
Link [Download] Permendikbud & Lampiran Permendikbud Nomor 13 [Tahun] 2017 tentang PedomanFormasi Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran (KLIK DISINI)
Demikian informasi ini disampaikan semoga bermanfaat.
===================================================